Program Kerja Presiden Berantas Pungli Patut Didukung Semua Pihak

Rantauprapat (LB)- Korlap Labuhanbatu Pdt Andy Gray Manurung pada SIB usai menunaikan tugas di bidang pelayanan rohani di LP Rantauprapat mengatakan, mendukung program kerja Presiden Jokowi,  memberantas pungli dan pelaku pungutan liar  langsung dipecat. Termasuk aparat pemerintah, agar tidak memungut biaya apapun di luar ketentuan dari masyarakat yang butuh layanan publik sehingga masyarakat juga dapat melaporkan praktik Pungli (pungutan liar) yang dialami.

Pdt Andy Gray Manurung yang juga Gembala Sidang GPDI Damuli menambahkan, jika masyarakat biasa melakukan pungli, mungkin nilainya hanya sebatas kelas teri. Namun jika pungli terjadi di institusi penyelenggara negara secara umum dan khususnya di Kabupaten  Labuhanbatu  bisa jadi hal itu dilakukan secara berjamaah.

Dikaitkan masalah pungli, tuturnya, di bidang peradilan umum khususnya PN Rantauprapat sebelumnya sudah diterapkan para hakim dan pegawai bebas pungli. Terbukti spanduk dipajangkan di ruang tunggu sidang berisikan,"Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)".  Ini menunjukkan,  Ketua PN Rantauprapat Dominggus Silaban SH MH mendukung pemerintah  hapus pungli," katanya.

Diterangkan, aksi saber pungli semestinya sampai ke akar dan tidak sekedar  pencitraan dan dapat ditekan seminimal mungkin.Secara khusus untuk  Provinsi Sumatera Utara yang dijabat Kapoldasu Irjen Rycko Amelza Dahniel diharapkan  mampu menyahuti ketegasan Presiden Jokowi menyikat aksi pungli di daerahnya.

Pdt Andy Gray Manurung selaku Koordinator Lapangan (Korlap) di bidang kerohanian di LP Rantauprapat memaparkan, sangat memuji dan salut atas ketegasan Presiden dalam memberantas pungli di Indonesia. Sebab  pungli sejak dahulu sudah merajalela di berbagai instansi swasta dan negeri.

Dituturkan, selama ini terkesan terjadi pembiaran, sehingga iklim birokrasi yang korup menjadi lahar subur bagi pelaku pungli. Karena tidak ada tindakan memberantas dan seolah dibiarkan, sehingga aksi pungli terkesan  jadi kebiasaan dan bukan menjadi rahasia umum lagi. Akibatnya aksi pungli membuat beban biaya semakin tinggi, menjadikan dunia usaha merugi, disamping  pendapatan asli daerah menjadi menurun tidak sesuai target. Untuk itu, program kerja  menghapus pungli di berbagai instansi patut didukung semua pihak sehingga  rakyat Indonesia khususnya masyarakat Labuhanbatu terhindar  dari  aksi pungli, ujar  Manurung.(R-4a/ r)